MataNegeri | MataDaerah | MataRiau | MataPolitik | MataHukum | MataBisnis | MataDunia | MataSport | MataSeleb | MataIptek | MataPesona
 
Heboh Soal ''Pitih Sanang'' PLTA Koto Panjang, Gubernur Sumbar: Jangan Lupakan Sejarah...
Jumat, 31-07-2020 - 17:22:29 WIB
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. 
TERKAIT:
 
  • Heboh Soal ''Pitih Sanang'' PLTA Koto Panjang, Gubernur Sumbar: Jangan Lupakan Sejarah...
  •  

    PADANG, MataPers - Menyikapi persoalan adanya istilah "pitih sanang" dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang, Gubernur Sumbar Prof Irwan Prayitno menyatakan, bahwa  istilah tersebut dirasa kurang tepat dan kurang bijak dilontarkan, karena sangat melukai hati rakyat Sumbar.

    "Saya mengikuti dan selalu memonitor dinamika persoalan itu dan rasanya apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD Sumbar pantas didukung dan kami pemerintah provinsi Sumatera Barat telah meresponnya dan memprosesnya secara administratif ke pusat. Baik secara tertulis maupun upaya lainnya kita lakukan ke Kemendagri. Surat ke Kemendagri sudah kita proses dengan melampirkan semua dokumen pendukung sehingga PAP tidak hanya Riau yang mendapatkannya, tetapi juga kita Sumbar. Untuk itu kami harapkan masyarakat Sumbar baik di ranah dan di rantau, untuk sementara tenang dulu, percayakan saja kepada kami dan berikan kesempatan kepada kami bersama DPRD mengurusnya ke pemerintah pusat," ujar Irwan Prayitno.

    Seperti dikutip di berbagai media di Riau yang menyatakan, berakhir sudah masanya Sumbar makan uang senang dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang, membuat DPRD Sumbar tersentak dan tersinggung.

    Marahnya anggota DPRD Sumbar yang dimulai dari pernyataan Nurnas di berbagai media yang kemudian dilanjutkan rapat di Komisi III yang dipimpin oleh Afrizal, menyimpulkan bahwa DPRD Sumbar sangat menyesalkan pernyataan tersebut berasal dari anggota DPRD Riau yang seakan-akan melupakan sejarah pembangunan PLTA Koto Panjang. Melupakan pengorbanan rakyat Sumbar atas tenggelamnya 11 Nagari di Kabupaten 50 Kota Sumbar. Bagaimana masyarakat Sumbar berjuang sampai ke Jepang untuk mendapatkan dana pembangunan waduk tersebut.

    “Mungkin teman kita di DPRD Riau lupa, bahwa air yang mengalir itu asalnya dari mana. Ataukah perlu dilakukan seperti dulu, ada rencana warga kabupaten 50 Kota mengalihkan aliran air ke tempat lain. Kalau ini dilakukan, tentu PLTA waduk Koto Panjang tidak berfungsi. Padahal akibat waduk Koto Panjang ini, Kabupaten 50 Kota selalu kebanjiran setiap tahun,” ungkap Nurnas kepada awak media geram.

    Selama ini tidak ada permasalahan soal jatah pembagian pajak antara Pemprov Sumbar dengan Provinsi Riau. Berapapun hasilnya dari PLN, selalu dibagi dua. Namun dengan adanya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tersebut, akhirnya memicu polemik, protes dari warga Sumatera Barat, apalagi ditambah dengan pernyataan anggota DPRD Provinsi Riau yang sangat menyinggung perasaan masyarakat Sumatera Barat dengan istilah “pitih sanang” (uang senang).  

    Yozawardi Kepala Dinas Kehutanan  Provinsi Sumbar menyatakan bahwa terdapat Daerah Tangkapan Air /DTA (Catcment Area) di Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang. Artinya, sumber air waduk Koto Panjang berasal dari hutan-hutan yang berada di Sumatera Barat. 

    “Catchment area Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang, merupakan sumber utama penggerak turbin PLTA Koto Panjang yang berasal dari sungai-sungai dan hutan dari Sumatera Barat,” ungkap Yozawardi.

    Yozawardi juga mengungkapkan, “Untuk memastikan hutan tetap terjaga di Catchment Area, Pemprov Sumbar melakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan pada wilayah tersebut serta melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebanyak lebih kurang Rp 2 miliar/tahun di APBD Provinsi Sumatera Barat”.

    Di lain pihak Maswar Dedi, Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyatakan, di lokasi daerah tangkapan air, dengan fungsi hutan lindung, karena kebutuhan pembangunan daerah dapat diajukan perubahan fungsi pada RTRW menjadi kawasan budidaya HP (hutan produksi) atau Area Penggunaan Lain (APL). Perubahan fungsi ini boleh dilakukan oleh Gubernur Sumbar, karena Gubernur punya kewenangan untuk mengalihfungsikannya.

    “Sebenarnya telah banyak investor di bidang perkebunan yang tertarik berinvestasi di catcment area waduk Koto Panjang itu dan menjadikan kawasan tersebut menjadi hutan produksi atau area penggunaan lainnya. Namun karena ini menyangkut ketersediaan air untuk waduk Koto Panjang dan demi mempertimbangkan warga provinsi Riau, Gubernur Sumbar belum mau mengalihfungsikan hutan tersebut,” ujar Maswar Dedi.

    Afrizal Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan, “Ini bukan hanya persoalan jatah pembagian hasil pajak air permukaan yang tidak adil oleh Kemendagri, namun ini menyangkut harga diri rakyat Sumatera Barat yang dilecehkan.

    “Dari pembagian pajak hanya dapat sekitar 1.5 miliar, namun demi khalayak ummat, selalu pemprov sumbar menganggarkan tiap tahun lebih dari 2 miliar di APBD. Kalau soal untung rugi, rugi kami. Yang sebenarnya terima yang senang itu siapa? Kalau boleh saya nyatakan, pemprov Riaulah yang banyak dapat untung dari adanya waduk PLTA Koto Panjang ini. Rakyat kami yang selalu tertimpa bencana banjir tiap tahun, namun kami tetap ikhlas menjaga persaudaraan dengan masyarakat Riau. Kedepan kami akan mempertimbangkan opsi pengalihan air sungai ketempat lain, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan oleh Kemendagri dan permintaan maaf oknum anggota DPRD Riau yang bicara seperti itu,” tegas Afrizal yang diaminkan  anggota Komisi III DPRD Sumbar lainnya.

    Pemicu kisruh polemik antara DPRD Riau dengan masyarakat Sumatera Barat berawal dari lahirnya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 973/2164/KEUDA tanggal  5 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang ke General Manager PT PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara pada point nomor 3:
    a. DAS, Hulu dan HILIR dapat dipandang sebagai satu kesatuan Sumber Daya Air, tetapi dalam konteks perpajakan titik pajaknya adalah dimana air tersebut dimanfaatkan.

    b. Pemerintah Daerah yang berwenang memungut pajak air permukaan adalah pemerintah daerah yang memiliki wilayah dimana air permukaan tersebut berada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Demikian rilis Tim MMC Dinas Kominfo Provinsi Sumbar. (**/rls)



     
    Berita Lainnya :
  • Heboh Soal ''Pitih Sanang'' PLTA Koto Panjang, Gubernur Sumbar: Jangan Lupakan Sejarah...
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Warga Sambut Antusias Tol Pekanbaru-Dumai, Sehari Melintas 6.647 Kendaraan
    02 Polda Riau Ungkap Kasus Pembunuhan Sopir Travel, Pelaku Ditangkap di Panti Pijat
    03 194 Pasien Covid-19 di Riau Sembuh, Total Jadi 3.335 Orang
    04 Lantik Satu Pj dan 4 Pjs Bupati, Gubri: Kecuali Bengkalis, Yang Lain Sampai 5 Desember
    05 Webinar di UIR, Ratusan Profesor Rekomendasikan Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Ilmiah International
    06 Hari Ini 194 Warga Riau Terpapar, Pekanbaru Terbanyak 121 Kasus Covid-19
    07 Waspadai Potensi Tsunami, BMKG: Ada Pergerakan Lempeng Cukup Aktif
    08 Hari Ini Terkonfirmasi Covid-19 Nyaris Tembus Angka 5.000 Kasus
    09 Presiden Resmikan Tol Pekanbaru-Dumai Sepanjang 131,5 Km
    10 Dapat Nomor Urut 1, Paslon AOK: Ini Ketetapan dan Jawaban Doa Relawan
    11 Paslon AMAN Nomor Urut 4, Pertanda Bakal Jadi Bupati Rohil Keempat?
    12 Pilkada Bengkalis, Ini Nomor Urut Paslon: KDI-1, AMAN-2, KBS-3 dan ESA-4
    13 33 Paslon Pilkada 9 Kab/Kota Di Riau Ditetapkan, Satu Ditunda Karena Covid-19
    14 Diduga Hasil Illog di Bukit Batu, Polres Bengkalis Sita 692 Batang Kayu Mahang
    15 Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu Bengkalis: Jangan Kampanye Sebelum Jadwal
    16 Kukuhkan Relawan Sepakat, Kasmarni: Dengan KBS, Masyarakat Dapat Manfaat
    17 14 Hari Pasca-Penetapan, Bacalon Riau yang Masih Positif Covid-19 Dapat Diganti
    18 Pernikahan Anak Ketua JMSI Riau; Gubernur Ingatkan Bahaya Covid-19
    19 Sembuh dari Corona, Ini Kisah Rektor UIR Selama Pengobatan di RS
    20 Terkait 118 ASN Pemprov Terpapar Covid-19, Ini Kata DPRD Riau
    21 Percepat Penyembuhan Pasien Covid-19, Gubri: Ruang ICU Perlu Ditambah
    22 Tekan Penyebaran Covid-19, Pemprov Riau Perketat Pintu Masuk Perbatasan
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2019 MataPers.com | Akurat dan Bijak Berkabar