MataNegeri | MataDaerah | MataRiau | MataPolitik | MataHukum | MataBisnis | MataDunia | MataSport | MataSeleb | MataIptek | MataPesona
 
Pasal UU Pers Direvisi Lewat RUU Cilaka, Orpers: Masa Orba Bisa Terulang!
Minggu, 16-02-2020 - 18:07:25 WIB
Ilustrasi. Pers.
TERKAIT:
 
  • Pasal UU Pers Direvisi Lewat RUU Cilaka, Orpers: Masa Orba Bisa Terulang!
  •  

    JAKARTA, MataPers - Sejumlah Organisasi Pers (Orpers) seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama IJTI, PWI dan LBH Pers menolak adanya upaya campur tangan pemerintah terhadap pers di Indonesia lewat RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka.

    Sebab, melalui draft RUU Cilaka yang merupakan hasil konsep Omnibus Law itu pemerintah turut melakukan revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    Ketua Umum AJI, Abdul Manan mengatakan, setidaknya ada dua pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang akan diubah, yakni terkait modal asing dan ketentuan pidana.

    Pada Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers semula dinyatakan bahwa 'penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal'.

    Sementara, dalam RUU Cilaka ketentuan tersebut diubah menjadi, 'Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal'.

    Selain itu, perubahan juga terjadi pada Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, terkait ketentuan pidana. Pada Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.'

    Namun dalam RUU Cilaka ketentuan itu diubah menjadi, 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.'

    Manan menjelaskan bahwa, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi payung hukum kebebasan pers saat ini sejatinya dibentuk dengan semangat self regulatory dan tak ada campur tangan pemerintah di dalamnya.

    Di mana menurutnya, semangat itu tak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa pemerintahan Orde Baru yang melakukan campur tangan terhadap pers di Indonesia.

    "Dengan membaca RUU Cilaka ini, yang di dalamnya ada usulan revisi agar ada Peraturan pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif, itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers. Ini sama saja dengan menciptakan mekanisme “pintu belakang” (back dor), atau “jalan tikus”, bagi pemerintah untuk ikut campur urusan pers. AJI mengkhawatirkan hal buruk di masa Orde Baru akan terulang," kata Manan lewat keterangan resmi, Minggu (16/2/2020).

    Untuk itu, Manan juga menyatakan sikap bahwa pihaknya menolak dinaikkannya sanksi denda terhadap perusahaan pers. Di sisi lain, ia juga mempertanyakan urgensi dinaikkannya sanksi denda terhadap perusahaan pers dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar.

    "Secara prinsip kami setuju ada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers. Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat untuk mengoreksi atau mendidik. Dengan jumlah denda yang sebesar itu, kami menilai semangatnya lebih bernuansa balas dendam," ujarnya.

    Adapun, Manan menilai upaya campur tangan pemerintah terhadap pers itu justru terkesan hanya sebagai bentuk pencitraan agar terkesan bahwa pemerintah melindungi kebebasan pers, dengan cara menaikkan jenis sanksi denda ini.

    Padahal, menurut Manan, kekinian yang terpenting justru konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan penegakan hukum terkait Undang-Undang Pers.

    "Bagi kami, yang jauh lebih substantif yang bisa dilakukan pemerintah adalah konsistensi dalam implementasi penegakan hukum Undang-undang Pers," tegasnya. (**/cvc/suc)



     
    Berita Lainnya :
  • Pasal UU Pers Direvisi Lewat RUU Cilaka, Orpers: Masa Orba Bisa Terulang!
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Polda Riau Gandeng Relawan Salurkan Bantuan kepada Warga Terdampak Covid-19
    02 Bengkalis Dirikan Posko Terpadu Covid-19 di Duri, Angkutan Umum Wajib Singgah
    03 Peduli Sesama, Posko Relawan Polda Riau Salurkan Sembako Pakai Ojol
    04 Kadiskes Bengkalis: Kejujuran Pasien, Kunci Keberhasilan Penanganan Covid-19
    05 Bertambah 1 Orang, Kini 5 PDP Covid-19 Dirawat di RSUD Bengkalis
    06 UPDATE: 252 Pasien Covid19 Sembuh, 280 Meninggal dan Riau 12 Kasus Positif
    07 Seorang PDP di Bengkalis Meninggal, Kadiskes: Sudah Dimakamkan
    08 Lahan Tahrel Tak Kunjung Dieksekusi, Lorentius: Saya Baru 4 Hari Menjabat
    09 Bengkalis Gelar Operasi Pasar Murah untuk Warga Terdampak Covid-19
    10 Kontraktor di Dumai Kecewa, Lelang Proyek Dibatalkan di ''Tengah Jalan''
    11 Pasokan BBM untuk Bengkalis Aman, Pertamina Terbitkan Kebijakan Khusus
    12 Alat PCR Dari Swiss Datang, 10.000 Orang Per-Hari Bisa Jalani Tes Covid-19
    13 8.500 APD dan 4.800 ''Rapid Test'' Bantuan Pusat Sudah Tiba di Pekanbaru
    14 Polda Riau Ringkus 5 Pelaku Jaringan Ilegal Taping antar Provinsi, Rugikan Negara Rp2,4 Miliar
    15 Polda Tangkap 5 Pelaku Pencuri Minyak Chevron, Kali Ini di Rokan Hilir
    16 Anggaran Covid-19 Bengkalis Naik Jadi Rp182,7 M, Untuk Apa Tambahan Rp49 Miliar?
    17 Speed Boat Tembilahan-Guntung Kecelakaan, Begini Nasib Penumpang
    18 Bupati Bagikan Masker Gratis Kepada Pedagang Pasar Rubiah Bagansiapiapi
    19 Bengkalis di Ambang Kelangkaan BBM, Ini Penyebabnya
    20 Buruh di Bengkalis Mengeluh, Sejak Covid-19 Pendapatan Hanya Rp35 Ribu Per-Hari
    21 Aksi Masyarakat Pedamaran Rohil Duduki Lahan LKMD di PT JJP Dihentikan
    22 Putus Mata Rantai Covid-19, Lapas Bengkalis ''Rumahkan'' 162 Warga Binaan
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2019 MataPers.com | Akurat dan Bijak Berkabar