MataNegeri | MataDaerah | MataRiau | MataPolitik | MataHukum | MataBisnis | MataDunia | MataSport | MataSeleb | MataIptek | MataPesona
 
Kasus SKGR Palsu: Tersangka Edy Suryanto Masuk DPO Polda Riau
Senin, 09-09-2019 - 15:01:33 WIB
Surat DPO Edy Suryanto.
TERKAIT:
   
 

PEKANBARU, MataPers -  Kepolisian Daerah (Polda) Riau akhirnya menetapkan Edy Suryanto, sebagai DPO (daftar pencarian orang) dalam kasus pemalsuan SKGR dan penyerobotan lahan di Tenayan Raya, Pekanbaru. 

Sebelumnya Edy Suryanto ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Mei 2019 bersama mantan Camat Tenayan Raya, Daryuzar. Sudah dua kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, namun tak pernah datang memenuhi panggilan penyidik Polda Riau. 

"Benar. Tersangka ES masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak tanggal 5 September 2019," ujar Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (9/9/2019).

Penetapan DPO Edy Suryanto dalam kasus SKGR palsu tersebut sesuai surat Polda Riau nomor: DPO/68/IX/2019/Reskrimum tertanggal 6 September 2019 yang ditandatangani Plh. Direskrimum Polda Riau AKBP DR. Azwar, S.Sos,MSi,MH.

Dalam surat DPO tersebut disebutkan, Edi Suryanto disangkakan melanggar pasal 263 ayat (2) KUH Pidana yakni tindak pidana pemalsuan surat dengan cara menggunakan surat SKGR yang diduga palsu di atas tanah milik Lukman Abbas dkk.

Secara terpisah Pengacara Lukman Abbas, Muslim Amir,SH, kepada wartawan, Senin (9/9/2019) siang membenarkan bahwa Edi Suryanto masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Riau. "Iya, kami sudah mendapatkan tembusan surat DPO tersangka," kata Muslim Amir. 

Muslim mendukung upaya Polda Riau menetapkan Edy Suryanto sebagai DPO dan berharap tersangka segera dapat ditangkap guna mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum yang disangkakan kepadanya. 

"Kita berterimakasih kepada Polda Riau atas gerak cepat dalam menangani kasus tersangka ES," ujar Muslim Amir sambil menambahkan surat DPO ini jugs sudah disampaikan ke seluruh Polres se-Riau.

Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi apakah Edi Suryanto juga langsung dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Namun penetapan seseorang sebagai DPO disusul dengan pencekalan oleh pihak Imigrasi jika ada indikasi tersangka akan melarikan diri keluar negeri. 

Mangkir Dua Kali Dipanggil

Seperti diberitakan MataPers.com sebelumnya, tersangka  Edi Suryanto terancam dijemput paksa polisi, menyusul tidak diindahkannya dua kali panggilan pihak Polda Riau untuk pemeriksaan kasus pemalsuan dan penyerobotan tanah seluas 12 hektar milik Lukman Abbas di Tenayan Raya, Pekanbaru. 

Edi sendiri sudah ditetapkan Polda Riau sebagai tersangka dugaan kasus pemalsuan surat tanah pada 7 Mei 2019 bersama mantan Camat Tenayan Raya, Daryuzar. 

Pasca-penetapan sebagai tersangka, Edi Suryanto sempat melakukan upaya hukum dengan mempraperadilkan Polda Riau di PN Pekanbaru. Namun kemudian ditolak dan PN Pekanbaru justru memperkuat penetapan tersangka yang telah dilakukan Polda Riau, sesuai dengan putusan PN Pekanbaru nomor 08/Pid.Prap/2019/PN Pbr. pada tanggal 4 Juli 2019.

Dalam amar putusannya, Hakim Praperadilan PN Pekanbaru Estiono,SH,MH, menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon (Edi Suryanto), dan juga memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon (Edi Suryanto) yang dilakukan termohon (Polda Riau) sebagaimana tercantum pada surat panggilan nomor: S.Pgl/443/VI/2019/Reskrimum, tanggal 13 Juni 2019 adalah sah secara hukum. 

Pemalsuan Tanda Tangan 

Kasus yang menyeret Edi Suryanto untuk kesekian kalinya ke ranah hukum dalam kasus tanah tersebut, menurut Muslim, terjadi pada tahun 2018 silam. Tanah milik Lukman Abbas seluas 12 hektar di Jalan 70 Kelurahan Industri Tenayan Raya Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru dengan status SKGR yang dibelinya pada tahun 2009, telah  diklaim oleh Edi Suryanto sebagai miliknya yang menurut pengakuannya dibeli dari Tengku Makmur (almarhum).

Namun faktanya, tanah tersebut tidak pernah dijual Lukman Abbas kepada Edi Suryanto. Penyelidikan  yang dilakukan Polda Riau terhadap kasus dugaan pemalsuan lahan yang dilaporkan korban tersebut kemudian menemukan adanya dugaan tindakan pemalsuan dokumen surat tanah pada SKRG a n.Edi Suryanto.

Hasil pemeriksaan uji laboratorium di Lab Forensik Medan yang diminta  penyidik Polda Riau terhadap surat SKGR a.n. Edi Suryanto juga menyatakan adanya ketidaksesuaian tanda tangan sejumlah saksi  di surat tanah tersebut, termasuk tanda tangan Lukman Abbas.

Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan Polda Riau terhadap 18 saksi, penyidik kemudian meningkatkan status kasus tersebut menjadi penyidikan serta menetapkan Edi Suryanto sebagai tersangka karena diduga keras melakukan tindak pidana pemalsuan dan penyerobotan tanah sesuai pasal 263 dan atau pasal 385 KUHP. 

Namun Suryanto yang kemudian dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tak pernah datang memenuhi panggilan. "Sudah dua kali dipanggil tersangka belum memenuhinya," kata Pengacara Lukman Abbas, Muslim Amir,SH.

Edi Suryanto pertamakali dipanggil penyidik pada 13 Juni 2019 namun tidak memenuhi panggilan tersebut. Begitu juga panggilan kedua pada tanggal 21 Juni 2019. Justru Edi kemudian malah mengajukan permohonan praperadilan terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka. (mp01)



 
Berita Lainnya :
  • Kasus SKGR Palsu: Tersangka Edy Suryanto Masuk DPO Polda Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Ketua DPRD Rohil Sampaikan Masa Reses Anggota Dewan Mulai 5-10 Desember 2022
    02 LSM-LIRA Himbau Pemko Pekanbaru Perbaiki Jalan Suka Karya yang Rusak Parah
    03 Terobosan Baru, Pengurus JMSI Pelalawan Dilantik di Ibukota Negara
    04 APBD 2023 Rokan Hilir Disahkan Rp2,2 Triliun, Defisit Rp65,9 Miliar
    05 Banggar DPRD Rohil Bersama TAPD dan OPD Gelar Rapat Finalisasi Pembahasan RAPBD 2023
    06 Dihadiri Dirjen Kominfo, Bupati Afrizal Sintong Resmikan TVRI Rohil
    07 Peringati Harlah Ke-55, Pengurus Kopri PMII Indragiri Hilir Gelar Diskusi Santai
    08 Dihadiri Wakapolri dan Dua Gubernur, Rakernas IKA Unri Digelar 10-11 Desember 2022 di Siak
    09 HUT Korpri ke-51, Bupati Rohil Afrizal Sintong: ASN Harus Jadi Prajurit Kebhinekaan
    10 DPRD Rohil Paripurnakan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi
    11 Gempa Cianjur, Pemprov Riau Serahkan Bantuan Dana Rp676 Juta
    12 Patroli Jalan Kaki, Kapolres Inhil Sambangi Tukang Becak dan Ojek
    13 Para Pensiunan Pemprov Riau Bangga dan Terharu Disambangi Gubernur Syamsuar
    14 Pemprov Riau Gerak Cepat, Jalan Lintas Rangau Duri Segera Diperbaiki
    15 Dianggarkan Rp32 Miliar di APBD-P, Gaji Guru PPPK Rohil Dibayarkan Mulai Pekan Ini
    16 Pelabuhan Perikanan Internasional Dibangun di Bagan Siapi-api Tahun 2023
    17 Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia, Gubri Berharap Jembatan Selat Melaka Bisa Terwujud
    18 HUT PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional, Bupati Rohil Minta Kualitas Pendidikan Terus Ditingkatkan
    19 Kukuhkan Pengurus FSPSPKR, Bupati Rohil: Kami Sangat Menghargai Jasa Pendiri Kabupaten
    20 DPRD Rohil Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023
    21 Pansus DPRD Bersama Pemkab Rohil Gelar Rapat Lanjutan Pembahasan RTRW
    22 Bapemperda DPRD Rohil Rapat Bersama OPD Bahas Program Pembentukan Perda 2023
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2019 MataPers.com | Akurat dan Bijak Berkabar