MataNegeri | MataDaerah | MataRiau | MataPolitik | MataHukum | MataBisnis | MataDunia | MataSport | MataSeleb | MataIptek | MataPesona
 
Diserahkan Wapres kepada Gubri, Riau Raih Penghargaan Provinsi Informatif
Selasa, 26-10-2021 - 15:36:26 WIB
Gubernur Riau Drs H Syamsuar didampingi Asisten III Pemprov Riau Syahrial Abdi, Kadis Kominfo Chairul Riski dan Ketua KI Riau Zufra Irwan menghadiri acara penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi tahun 2021 yang digelar secara virtual oleh KI Pusat.
TERKAIT:
 
  • Diserahkan Wapres kepada Gubri, Riau Raih Penghargaan Provinsi Informatif
  •  

    PEKANBARU, MataPers - Pemerintah Provinsi Riau patut berbangga hati. Tahun ini Pemprov Riau meraih penghargaan tinggi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai Badan Publik (BP) Informatif dalam Anugerah Komisi Informasi Pusat.  Penghargaan itu diserahkan Wakil Presiden RI Maaruf Amin kepada Gubernur Riau Drs H Syamsuar, MSi, dalam acara yang digelar secara virtual, Selasa (26/10/2021).

    Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana ketika mengumumkan para peraih Anugerah KIP tahun 2021 mengungkapkan, pada anugerah terhadap hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di 337 BP ini, Provinsi Riau meraih status Provinsi Informatif bersama 9 daerah lain. Masing-masing Jateng, Aceh, NTB, DKI Jakarta, Babel, Kaltim, Bali, Banten dan Yogyakarta.

    Bagi Pemprov Riau sendiri ini merupakan kali kedua meraih kategori Informatif setelah tahun 2019 silam. Sementara tahun 2020 lalu, posisi Pemprov Riau turun ke kategori "menuju informatif". Tentu saja dengan pencapaian yang membanggakan tahun ini membuat wajah Gubernur Syamsuar berseri-seri.

    Di sela-sela penyerahan penghargaan secara simbolis tersebut, Gubri Syamsuar mengungkapan kegembiraannya dan sekaligus menyampaikan ucapan terimakasih kepada Komisi Informasi Pusat atas penghargaan kepada Pemprov Riau sebagai BP Informatif tersebut. Provinsi Riau berharap bisa terus mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dengan meningkatkan berbagai inovasi baru yang dibutuhkan sesuai amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  

    "Kami mengucapkan terimakasih atas penghargaan Komisi Informasi Pusat melalui bapak Wapres sebagai salah satu pemerintah provinsi yang informatif, kata Syamsuar, ketika mengikuti acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 secara virtual di kediamannya di Pekanbaru.

    Menurut Syamsuar, ini adalah salah satu upaya Riau dalam mewujudkan apa yang menjadi amanah UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. "Ke depannya kita akan terus berupaya agar keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau tetap terjamin menyesuaikan dengan perkembangan tekhnologi informasi yang terus berkembang dan lebih cepat dalam hal penyebarluasan informasi," ucap Gubri Syamsuar didampingi Asisten III Pemprov Riau Syahrial Abdi, Kadiskominfo Riau Chairul Riski, Ketua Komisi Informasi Riau Zufra Irwan dan Sekretaris KI Riau Raja Hendra. 

    Indeks Keterbukaan Informasi Publik

    Sementara itu Ketua KI Pusat Gede Narayana pada laporannya mengungkapkan, selain kelompok BP Pemprov,, juga ditetapkan badan publik lainnya yang berhasil meraih penghargaan tinggi Keterbukaan Informasi Publik. Masing-masing kelompok BP Kementrian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementrian, Lembaga Negara Non-Struktural, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri dan Partai Politik.

    Tahun ini, kata Gede lagi, bukan hanya BP peringkat Informatif yang meningkat. Namun juga terjadi peningkatan BP peringkat "Menuju Informatif" dan BP "Cukup Informatif". Ia juga menyatakan gembira karena BP pada posisi "Kurang Informatif" dan "Tidak Informatif" sudah menurun jika dibandingkan tahun 2020.

    Selain itu Gede juga menjelaskan, untuk pertama kali sejak KI Pusat berdiri 11 tahun lalu, baru tahun ini dilaksanakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Ia mengatakan ada perbedaan metodologi pelaksanaan IKIP dan Monev, namun kedua sama-sama memotret pelaksanaan KIP di Indonesia.

    Gede Narayana juga mengingatkan agar BP yang sudah Informatif tidak cepat berpuas diri, justru terus jadikan pelaksanaan KIP sehingga menjadi budaya untuk tata kelola pemerintahan yang baik.  “Seluruh stakeholders perlu terus gelorakan keterbukaan informasi publik, yang sudah informative terus meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi, sementara yang kurang Informati dapat terus meningkatkan pelayanan agar menjadi Informatif,” katanya menjelaskan.

    Tingkatkan Pelayanan Informasi

    Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya, mengapresiasi KI Pusat yang telah mengawasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap BP Negara maupun BP selain Negara demi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Untuk itu Wapres meminta KI Pusat berkolaborasi bersama pemerintah terus mengawal pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di tanah air. 

    Disampaikannya bahwa KIP dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pngelolaan pemerintahan yang transparan. “Monev dapat meningkatkan kinerja BP sehingga saya sampaikan selamat BP yang telah mendapat anugerah Informatif,” katanya menjelaskan.

    Ia juga meminta agar BP meningkatkan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat melalui fasilitas transformasi digital sehingga prinsip cepat, biaya murah dan tepat waktu dapat dipenuhi oleh BP. Menurutnya, adanya pelayanan Informasi Publik yang baik maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakt terhadap pemerintah.

    Wapres juga menyambut baik adanya peningkatan KIP dari seluruh peringkat BP meski dalam masa pandemi Covid-19. Menurutnya, laporan KI Pusat memastikan adanya peningkatan yang signifikan dari BP yang masuk peringkat Informatif sebanyak 83 BP sementara tahun lalu baru 60 BP yang Informatif.

    Ia meminta kepada seluruh pimpinan BP dapat lebih meningkatkan pelaksanaan KIP pada masing-masing BP yang dipimpinnya. Menurutnya pelaksanaan KIP dapat terus meningkat atas dukungan dan komitmen dari pimpinan BP.

    Penanggungjawab Monev KI Pusat Cecep Suryadi menyatakan penganugerahan monev KIP tahun ini tergolong istimewa karena bersamaan dengan itu KI Pusat telah menyiapkan buku Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. “Buku ini diharapkan bisa memberi gambaran lebih lengkap mengenai pelaksanan Monev Badan Publik sejak pertama kali diselenggarakan 2011-2021 sehingga bisa menjadi referensi bagi publik dan Badan Publik yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan monev oleh KI Pusat,” katanya menjelaskan.

    Menurutnya, penyusunan buku telah berlangsung sejak September 2021 dan diharapkan bisa selesai pertengahan November 2021. Ia menyebutkan bahwa buku terdiri dari lima bagian yaitu pengenalan keterbukaan Informasi Publik, peran dan fungsi KIP, Keterbukaan Informasi Badan Publik, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Pelaksanaan Monev dari masa ke masa, Monev di masa pandemi, dan tantangan dan masa depan KIP.

    Daftar BP yang memperoleh peringkat Informatif:

    A. KEMENTERIAN

    NO NAMA BADAN PUBLIK Kualifikasi
    1 Kementerian Pertanian Informatif
    2 Kementerian Kominfotika Informatif
    3 Kementerian Parekraf Informatif
    4 Kementerian PUPR Informatif
    5 Kementerian Dalam Negeri Informatif
    6 Kementerian Ketenagakerjaan Informatif
    7 Kementerian Keuangan Informatif
    8 Kementerian Desa, PDTT Informatif
    9 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Informatif
    10 Kementerian Luar Negeri Informatif
    11 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Informatif
    12 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Informatif
    13 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Informatif
    14 Kementerian Kelautan dan Perikanan Informatif
    15 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Informatif
    16 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Informatif
    17 Kementerian Badan Usaha Milik Negara Informatif
    18 Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan teknologi Informatif
    19 Kementerian Perdagangan Informatif
    20 Kementerian Perhubungan Informatif
    21 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Informatif
    22 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Informatif
    23 Kementerian Sekretariat Negara Informatif
    24 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Informatif

    B. PEMERINTAH PROVINSI
    NO NAMA BADAN PUBLIK Kualifikasi
    1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Informatif
    2 Pemerintah Provinsi Aceh Informatif
    3 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Informatif
    4 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Informatif
    5 Pemerintah Provinsi Riau Informatif
    6 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Informatif
    7 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Informatif
    8 Pemerintah Provinsi Bali Informatif
    9 Pemerintah Provinsi Banten Informatif
    10 Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Informatif

    C. LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

    NO NAMA BADAN PUBLIK Nilai Akhir Kualifikasi
    1 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Informatif
    2 Dewan Perwakilan Rakyat RI Informatif
    3 Arsip Nasional Republik Indonesia Informatif
    4 Bank Indonesia Informatif
    5 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Informatif
    6 Badan Pengawas Obat dan Makanan Informatif
    7 Komisi Yudisial Informatif
    8 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Informatif
    9 Lembaga Administrasi Negara Informatif
    10 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Informatif
    11 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Informatif
    12 Mahkamah Konstitusi RI Informatif
    13 Badan Pusat Statistik Informatif
    14 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Informatif
    15 Sekretariat Kabinet Informatif
    16 Badan Pemeriksa Keuangan RI Informatif

    D. LEMBAGA NON STRUKTURAL
    NO NAMA BADAN PUBLIK Nilai Akhir Kualifikasi
    1 Badan Pengawas Pemilihan Umum Informatif
    2 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Informatif

    E. BADAN USAHA MILIK NEGARA
    NO NAMA BADAN PUBLIK Nilai Akhir Kualifikasi
    1 PT Kereta Api Indonesia (Persero) Informatif
    2 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Informatif
    3 PT LEN Industri (Persero) Informatif
    4 Perum Jasa Tirta II Informatif
    5 PT Pertamina (Persero) Informatif
    6 PT Angkasa Pura I (Persero) Informatif
    F. PERGURUAN TINGGI NEGERI
    NO NAMA BADAN PUBLIK Nilai Akhir Kualifikasi
    1 Universitas Airlangga Informatif
    2 Universitas Negeri Padang Informatif
    3 Universitas Padjadjaran Informatif
    4 Universitas Gadjah Mada Informatif
    5 Universitas Indonesia Informatif
    6 Institut Pertanian Bogor Informatif
    7 Institut Teknologi Bandung Informatif
    8 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Informatif
    9 Universitas Negeri Malang Informatif
    10 Universitas Islam Negeri Walisongo Informatif
    11 Universitas Syiah Kuala Informatif
    12 Universitas Brawijaya Informatif
    13 Universitas Bangka Belitung Informatif
    14 Universitas Negeri Yogyakarta Informatif
    15 Universitas Jenderal Soedirman Informatif
    16 Universitas Udayana Informatif
    17 Universitas Sriwijaya Informatif
    18 Universitas Pendidikan Indonesia Informatif
    19 Universitas Sumatera Utara Informatif
    20 ISBI Bandung Informatif
    21 Universitas Tidar Informatif
    G. PARTAI POLITIK
    NO NAMA BADAN PUBLIK Kualifikasi
    1 Partai Demokrat Informatif
    2 Partai Gerindra Informatif
    3 Partai Nasdem Informatif
    4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Informatif
    (mp01)



     
    Berita Lainnya :
  • Diserahkan Wapres kepada Gubri, Riau Raih Penghargaan Provinsi Informatif
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Lantik 36 Pejabat Eselon II dan III, Bupati Rohil: Penilaian akan Terus Dilakukan
    02 Pemilik Kebun Sawit di Minas Tewas Diinjak Gajah Liar dengan Kondisi Mengenaskan
    03 Penlok Selesai, Pemerintah Mulai Ganti Rugi Lahan Tol Rengat-Jambi
    04 Harga Sawit Riau Kembali Pecahkan Rekor, Melesat Naik Rp3.533,8/Kilogram
    05 Bupati Rohil Serahkan Santunan Kemensos Pada Ahli Waris Nelayan yang Dimangsa Buaya
    06 70 Persen Napi Lapas Selatpanjang Didominasi Kasus Narkoba
    07 Demo di DPRD Riau, Imigran Afganistan Tuntut Kepastian Dipindahkan ke Negara Ketiga
    08 Polisi Tangkap 8 Pelaku Pembakar Mobil Dinas Lapas Pekanbaru
    09 Besi Jembatan Siak IV Dicuri, Dinas PUPR-PKPP Riau Lapor ke Polisi
    10 Besok, Minyak Goreng Murah Mulai Dijual di Pasar Tradisional Riau
    11 LAM Rohil Beri Gelar Dandim 0321 ''Datuk Paduko Setio Rajo''
    12 Terekam CCTV, Residivis Maling Pagar di Pekanbaru Diringkus Polisi
    13 Masuki Musim Penghujan, BPBD Pekanbaru Siagakan Personel 24 Jam
    14 Pemprov Riau Wacanakan Bangun Kawasan Perkantoran Terpadu di Jalan Cut Nyak Dien
    15 UMSU–UIR Komit Kolaborasi Pengembangan Pendidikan
    16 Disorot Soal Pemanfaatan Tanah Uruk di Rohil, Ini Penjelasan PHR WK Rokan
    17 Pengurus Perbakin Riau Dilantik, Gubri Syamsuar: Perbanyak Iven Pertandingan
    18 Mobil KPLP Pekanbaru Dibakar, Pujo Harinto: Jangan Takut Diteror Saat Perangi Narkoba
    19 61 Peserta Asesmen Pemprov Riau Lolos Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
    20 Polda Riau Tangkap 11 Jaringan Narkoba Jenis Sabu dari Malaysia
    21 Rohil Bidik 400 Sumur Migas Tua, Bupati Afrizal: Bisa Produksi 40.000 Barel/Hari
    22 Perekonomian Rohil Mulai Menggeliat, Perusahaan Korsel Investasi Rp7 Triliun
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2019 MataPers.com | Akurat dan Bijak Berkabar