MataNegeri | MataDaerah | MataRiau | MataPolitik | MataHukum | MataBisnis | MataDunia | MataSport | MataSeleb | MataIptek | MataPesona
 
Makin Heboh, Dugaan Kades Terpilih di Inhu Gunakan Ijazah ''Aspal''
Minggu, 16-02-2020 - 19:09:37 WIB
Ilustrasi. Ijazah palsu kepala desa.
TERKAIT:
 
  • Makin Heboh, Dugaan Kades Terpilih di Inhu Gunakan Ijazah ''Aspal''
  •  

    INHU, MataPers - Dugaan adanya salah seorang kepala desa terpilih di Indragiri Hulu menggunakan ijazah asli tapi palsu (Aspal) makin heboh dan jadi gunjingan banyak pihak. Terutama menjelang pelantikan para Kades hasil Pilkades serentak tahun lalu, yang dijadwalkan pada Senin, 17 Februari 2020 besok.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan MataPers.com di Inhu, Minggu (16/2/2020), kepala desa terpilih yang jadi sorotan itu berasal dari Desa Kuala Lala, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Darmawan.

    Dalam sorotan warga itu, yang jadi persoalan adalah surat keterangan tamat belajar setara Sekolah Dasar (SD) dan surat keterangan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang digunakan Darmawan sebagai syarat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Kuala Lala 2019. "Penggunaan ijazah yang diduga palsu itu mesti diselidiki kebenarannya oleh aparat kepolisian," kata seorang warga setempat. 

    Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan dari berbagai sumber, Kades terpilih Desa Kuala Lala Darmawan kelahiran 1 Juli 1967 melampirkan dua surat tamatan belajar yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk syarat mengikuti Pemilihan kepala desa (Pilkades) Kuala Lala tahun 2019 kemarin. Untuk surat keterangan setara dengan ijazah SD, Darmawan tercatat mengikuti ujian pada tanggal 21 Januari sampai dengan 23 Januari tahun 1991 dengan nomor ujian 540. Dia mengikuti ujian di Padang, Sumatra Barat.

    Surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan surat tanda tamat belajar (STTB) SD itu, berdasarkan keputusan Kakanwil Depdikbud Sumbar dengan nomor KPTS 129 08.M.1990 dan surat keterangan setara dengan SD yang dimiliki Darmawan tertanggal 18 Maret 1991 ditanda tangani panitia persamaan ujian SD Kanwil Depdikbud Sumbar Drs A Karim sebagai ketua.

    Kemudian, Darmawan kembali mengikuti ujian 26 Juni 1995 sampai dengan 28 Juni 1995 di Padang untuk mendapatkan surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP dan dinyatakan lulus setelah mengikuti ujian dua hari dengan nomor ujian 0271 di Padang Sumatra Barat.

    Pernah Ikut Pilkades 2007

    Masalahnya, yang jadi perbincangan di Desa Kuala Lala, sebelumnya Darmawan juga pernah mengikuti Pilkades serentak Inhu untuk desa tersebut tahun 2007 silam. Saat itu Darmawan ikut Pilkades tanpa menggunakan ijazah setara SD dan SMP.  Kepada peserta calon kades lainya dan kepada panitia Pilkades, Darmawan mengaku kalau dirinya tidak memiliki ijazah. 

    Pilkades 2007 itu diikuti oleh tiga calon kades masing-masing Sutan Gungung, Muhammad Des dan Darmawan. Dalam persyaratan tentang pendidikan terakhir Sutan Gunung melampirkan surat keterangan pernah sekolah dasar, dan Darmawan tidak melampirkan surat keterangan pendidikan terakhir yang diketahui Darmawan tidak pernah mengikuti ujian pendidikan setara dengan SD dan setara dengan SMP sampai tahun 2007 tersebut.

    "Pilkades 2007 Darmawan tidak ada ijazah setara dengan SD yang dikeluarkan tahun 1991 atas nama dirinya dan ijazah setara dengan SMP yang dimilikinya tahun 1995, karena dua calon kades sama-sama tidak memiliki ijazah terakhir, saya disuruh panitia untuk membuat surat pernyataan tidak keberatan dua calon kades tidak melengkapi persyaratan ijazah terakhir dalam memenuhi persyaratan calon kades," kata Muhammad Des yang ditemui wartawan Minggu (16/2/2020) dan juga calon Kades Kuala Lala tahun 2007 silam.

    Pada Pilkades 2007 silam, di Desa Kuala Lala Kecamatan Sei Lala itu diketuai Sudirman dan saat itu ketua BPD dijabat Sudarman. "Pilkades Kuala Lala 2019 kemarin sempat tertunda pencabutan nomor urut. Sebab dua calon lain protes terhadap keaslian ijazah yang digunakan Darmawan sebagai syarat ikut mencalonkan diri," kata Muhammad Des.     

    Jika memang Darmawan memiliki surat keterangan ijazah setara dengan SD (1991) dan SMP sejak 1995, semestinya pada Pilkades Kuala Lala tahun 2007, ijazah itu dilampirkan. Dan kenapa Darmawan justru menyatakan tidak memiliki ijazah SD dan SMP atau setara itu?

    Tak Ada Surat Keterangan Tertulis

    Terpisah, ketua panitia Pilkades 2019 Desa Kuala Lala, Irawan dikonfirmasi menjelaskan, kalau keberatan atas keragu-raguan ijazah setara dengan SD dan SMP milik Darmawan sudah dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat. Namun sesuai dengan Peraturan bupati Indragiri hulu (Perbup) nomor 40 tahun 2019 Pasal 50 Ayat 2 tidak bisa dipenuhi oleh panitia. Sebab pihak Dinas Pendidika Sumatra Barat hanya mau melegalisir saja.

    "Kami tidak mendapatkan surat keterangan tertulis dari Dinas pendidikan di Sumatra Barat terkait pernyataan dari Dinas Pendidikan itu kalau surat keterangan setara dengan SD dan SMP milik Darmawan adalah sah. Fotokopi surat keterangan milik Darmawan setara dengan ijazah SD dan SMP hanya distempel saja (Legalisir,red)," kata Irawan.

    Pasal 50 ayat 1 menjelaskan, Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dengan rincian sebagai berikut poin a sampai dengan poin f.

    a. Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran dan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dalam waktu 3 (tiga) hari;
    b. Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan yang dilampirkan, kepada Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak berkas dikembalikan; dan
    c. Dalam hal terdapat keragu-raguan atau masukan tentang kebenaran persyaratan bakal calon, maka panitia pemilihan melakukan klarifikasi kepada Bakal Calon Kepala Desa dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dalam waktu 5 (lima) hari.
    d. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.
    e. Format Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Format R Lampiran Peraturan Bupati ini.
    f. Panitia menetapkan dan mengumumkan serta undian nomer urut Calon Kepala  Desa termasuk persiapannya dalam waktu 5 (lima) hari.

    Pasal 50 ayat 2 menjelaskan, penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

    Sebelumnya, terkait isu Kades terpilih di Kecamatan Sei Lala yang akan dilantik 17 Februari 2020 besok, Camat Sei Lala Elpahri Adha SSos MH dikonfirmasi membenarkan adanya kabar beredar terkait dugaan ijazah palsu yang di gunakan oleh salah satu Kades terpilih di Kecamatan Sei Lala yang mengikuti Pilkades Inhu serentak tahun 2019 kemarin.

    "Kami dari Kecamatan akan menelusuri kebenaran dugaan ijazah Kades terpilih diduga palsu, dan kami akan mengkonfirmasi pihak-pihak yang terkait dengan Pilkades ini, ini baru isu, apakah panitia bekerja tidak sesuai dengan Perda dan Perbup Pilkades serentak tahun 2019, ini akan kami cek juga," kata camat yang akrab di sapa Aad yang mengaku baru bertugas di Kecamatan Sei Lala. (Refri)



     
    Berita Lainnya :
  • Makin Heboh, Dugaan Kades Terpilih di Inhu Gunakan Ijazah ''Aspal''
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Polda Riau Gandeng Relawan Salurkan Bantuan kepada Warga Terdampak Covid-19
    02 Bengkalis Dirikan Posko Terpadu Covid-19 di Duri, Angkutan Umum Wajib Singgah
    03 Peduli Sesama, Posko Relawan Polda Riau Salurkan Sembako Pakai Ojol
    04 Kadiskes Bengkalis: Kejujuran Pasien, Kunci Keberhasilan Penanganan Covid-19
    05 Bertambah 1 Orang, Kini 5 PDP Covid-19 Dirawat di RSUD Bengkalis
    06 UPDATE: 252 Pasien Covid19 Sembuh, 280 Meninggal dan Riau 12 Kasus Positif
    07 Seorang PDP di Bengkalis Meninggal, Kadiskes: Sudah Dimakamkan
    08 Lahan Tahrel Tak Kunjung Dieksekusi, Lorentius: Saya Baru 4 Hari Menjabat
    09 Bengkalis Gelar Operasi Pasar Murah untuk Warga Terdampak Covid-19
    10 Kontraktor di Dumai Kecewa, Lelang Proyek Dibatalkan di ''Tengah Jalan''
    11 Pasokan BBM untuk Bengkalis Aman, Pertamina Terbitkan Kebijakan Khusus
    12 Alat PCR Dari Swiss Datang, 10.000 Orang Per-Hari Bisa Jalani Tes Covid-19
    13 8.500 APD dan 4.800 ''Rapid Test'' Bantuan Pusat Sudah Tiba di Pekanbaru
    14 Polda Riau Ringkus 5 Pelaku Jaringan Ilegal Taping antar Provinsi, Rugikan Negara Rp2,4 Miliar
    15 Polda Tangkap 5 Pelaku Pencuri Minyak Chevron, Kali Ini di Rokan Hilir
    16 Anggaran Covid-19 Bengkalis Naik Jadi Rp182,7 M, Untuk Apa Tambahan Rp49 Miliar?
    17 Speed Boat Tembilahan-Guntung Kecelakaan, Begini Nasib Penumpang
    18 Bupati Bagikan Masker Gratis Kepada Pedagang Pasar Rubiah Bagansiapiapi
    19 Bengkalis di Ambang Kelangkaan BBM, Ini Penyebabnya
    20 Buruh di Bengkalis Mengeluh, Sejak Covid-19 Pendapatan Hanya Rp35 Ribu Per-Hari
    21 Aksi Masyarakat Pedamaran Rohil Duduki Lahan LKMD di PT JJP Dihentikan
    22 Putus Mata Rantai Covid-19, Lapas Bengkalis ''Rumahkan'' 162 Warga Binaan
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2019 MataPers.com | Akurat dan Bijak Berkabar