Rapat tertutup yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohl Basiran Nur Efendi, didampingi Ketua DPRD Maston, Wakil Ketua ll Abdullah, Wakil Ketua lll Hamzah, Sekretaris DPRD Rohil H Sarman Syahroni ST, M. IP, Anggota DPRD dan Anggota Banggar DPRD Rohil. 

Sementara itu dari pemerintah daerah dihadiri Sekretaris daerah Rohil Drs. H Fery Hendra Parya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hilir.

Pantauan di lokasi, suasana rapat pembahasan RAPBD Tahun 2023 ini sedikit alot antara tim Banggar DPRD dengan TAPD. Namun rapat yang berlangsung sekitar 2 jam dari pukul 20.00 Wib sampai pukul 22.10 Wib tersebut memperoleh hasil kesepahaman antara Banggar DPRD dengan TAPD dan OPD Pemkab Rohil.

Sebelumnya diketahui hasil Sidang Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023 Pendapat daerah diperkirakan dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023

sebesar Rp2.148.166.099.483 yang terdiri dari PAD sebesar Rp200.034.060.000 dan pendapat transfer Pemerintah Pusat dan pemerintah propinsi sebesar Rp1.948.132.039.483.

Kemudian untuk belanja daerah diperkirakan sebesar Rp2.214.150.000.000 sehingga mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp65.983.900.517.

Sedangkan untuk pembiayaan daerah diperkirakan sebesar Rp65.983.900.517 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran. 

Adapun hasil akhir rapat Banggar DPRD dengan TAPD dan OPD Pemkab Rohil atas Ranperda APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 pada 30 November 2022 malam tidak ada pergeseran dari Nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 yang ditandatangani bersama. Namun terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Dimana pembahasan yang dilakukan Badan anggaran bersama TAPD telah menitik beratkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diusulkan dalam Ranperda tentang APBD Kabupaten Rohil  T.A 2023, yang telah disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 24 November 2022.

Dalam penyusunan Ranperda tentang APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun anggaran 2023 harus mempedomani prinsip-prinsip penyusunan anggaran yang baik dengan memperhatikan asas kepatutan dan keadilan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang terkait.

Untuk komposisi pada Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari pendapatan diperkirakan sebesar Rp2.148.166.0 99.483 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp200.034.060.000 pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp1. 948.132.039.483 .

Sedangkan belanja daerah diperkirakan sebesar Rp2.214.150.000.000, pembiayaan daerah diperkirakan sebesar Rp65.983.900.517 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau Silpa. Total rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.214.150.000.000.

Selanjutnya pemerintah daerah diminta fokus pada program-program yang merupakan mandatory, baik dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan, pengawasan infrastruktur dan lainnya.

Akhirnya fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud di DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 2019-2024 yang terdiri dari 9 fraksi telah sepakat untuk menyetujui Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Ranperda APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 sudah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2023. (Irw)